Budaya Demokrasi Menurut Para Ahli

Budaya demokrasi adalah sebuah sistem yang melebihi beberapa jumlah institusi. Demokrasi yang sehat tergantung sebagian besar pada pengembangan budaya sipil yang demokratis. Sayangnya budaya dalam pengertian ini, menurut Diane Ravitch (pakar demokrasi), tidak merujuk kepada seni, sastra, maupun musik, tetapi lebih cenderung pada “praktek, perilaku, dan norma-norma yang menentukan kemampuan orang untuk memerintah diri sendiri. Dalam bukunya “A Totalitarian Political System,” Dia menulis:

Hal ini mendorong budaya pasif dan sikap apatis. Yaitu sebuah rezim yang berusaha untuk membentuk masyarakatnya agar selalu taat dan jinak. Sebaliknya, budaya demokrasi adalah sebuah politik yang dibentuk oleh kegiatan yang dipilih dengan bebas oleh individu dan kelompok masyarakat. Setiap warga dalam sebuah masyarakat bebas mengejar kepentingan mereka, melaksanakan hak-hak mereka, dan bertanggung jawab atas kehidupan mereka sendiri. Mereka membuat keputusan sendiri mengenai dimana mereka akan bekerja, apa jenis pekerjaan yang akan mereka lakukan, mana mereka akan tinggal, apakah akan bergabung dengan partai politik apa saja, dan seterusnya. Jadi ini adalah keputusan pribadi, bukan keputusan politik.

Seni, sastra, teater, dan film adalah ekspresi seni budaya dari suatu masyarakat meskipun ada juga secara independen di adakan oleh pemerintah. Sebuah budaya demokrasi dapat mendukung atau mendorong seniman dan penulis, tetapi tidak menetapkan standar artistik, memberikan penilaian pada nilai artistik, atau menyensor ekspresi artistik. Karena seniman bukan karyawan atau pegawai negeri. Kontribusi paling penting dari demokrasi dalam seni adalah kebebasan untuk berbuat, untuk bereksperimen, untuk menjelajahi dunia dari pikiran dan jiwa manusia.

Budaya Demokrasi dan Pendidikan

Pendidikan adalah komponen penting dari setiap masyarakat, terutama demokrasi. Saya mengutip sebuah tulisan dari Thomas Jefferson:

Jika suatu bangsa mengharapkan untuk menjadi bodoh dan bebas dalam peradaban, mereka mengharapkan apa yang tidak pernah ada dan tidak pernah akan terjadi.

Berbeda dengan masyarakat otoriter yang berusaha untuk menanamkan sikap pasif, tujuan pendidikan budaya demokrasi adalah untuk menghasilkan masyarakat yang independen, mempertanyakan dan menganalisis pandangan mereka, tapi kental sekali dengan praktek dan ajaran demokrasi. Seorang profesor pendidikan Chester E. Finn, Jr, yang juga seorang analis kebijakan pendidikan di Vanderbilt mengatakan dalam pidatonya:

Mungkin orang memang dilahirkan dengan nafsu untuk kebebasan pribadi, tetapi mereka tidak dilahirkan dengan disertai pengetahuan tentang aturan sosial dan politik yang memungkinkan kebebasan selamanya untuk diri sendiri dan anak-anak mereka. Hal-hal yang harus diperoleh. Mereka harus dipelajari.

Dari perspektif ini, dia mengatakan bahwa tugas pendidikan dalam budaya demokrasi tidak hanya untuk menghindari indoktrinasi rezim otoriter dan memberikan instruksi yang netral tentang nilai-nilai politik. Ini mustahil: jika semua pendidikan memberikan nilai-nilai apa dimaksudkan maupun tidak. Siswa memang diajarkan prinsip-prinsip demokrasi dengan tujuan membuka analisa yang tersendiri tentang nilai demokratis yang terpenting. Bersamaan dengan itu, siswa diajak untuk menentang pemikiran konvensional dengan argumen-argumen yang beralasan dan penelitian yang hati-hati. Mungkin ada perdebatan sengit, namun suatu budaya demokrasi tidak harus mengabaikan peristiwa atau fakta-fakta yang tidak menyenangkan atau kontrovertif.

“Pendidikan memainkan peran tunggal dalam masyarakat bebas,” Finn states.

Sementara sistem pendidikan dan norma-norma budaya atau sosial lain adalah alat-alat rezim tersebut, dalam demokrasi rezim adalah hamba orang-orang yang mempunyai kemampuan untuk menciptakan, mempertahankan, dan mengembangkan rezim yang mengacu pada kualitas dan efektivitas peraturan pendidikan pada saat mereka lulus. Dalam demokrasi, dapat dikatakan bahwa pendidikan memberikan kebebasan tersebut untuk berkembang dari waktu ke waktu.

Budaya Demokrasi dalam Konflik, Kompromi dan Konsensus

Manusia memiliki berbagai keinginan yang terkadang kontradiktif. Orang ingin keselamatan namun menikmati petualangan; mereka bercita-cita untuk kebebasan individunya namun meminta kesetaraan sosial.

dalam demokrasi pun demikian, dan sangat penting untuk diketahui bahwa banyak dari berbagai ketegangan, bahkan paradoks, hadir dalam setiap masyarakat yang demokratis. Menurut Larry Diamond, seorang co-editor dari sebuah jurnal demokrasi dan research fellow dari lembaga Hoover, dalam sebuah paradoks yang sedang terjadi dalam sebuah konflik dan konsensus:

Sebuah budaya demokrasi di berbagai hal tidak lebih dari satu set aturan untuk mengelola konflik. Pada saat bersamaan, konflik tersebut harus diselesaikan dalam batasan tertentu dan mengakibatkan kompromi, kesepakatan atau perjanjian lainnya yang menerima semua sisi dan di anggap sah. Penekanan yang berlebihan pada satu sisi persamaan tersebut dapat mengancam perlakuan secara menyeluruh. Jika kelompok memandang budaya demokrasi ini tidak lebih dari sebuah forum di mana mereka dapat menekankan tuntutan mereka, masyarakat dapat menghancurkannya dari dalam. Jika pemerintah memberikan tekanan yang berlebihan untuk mencapai konsensus, mencekik suara rakyat, masyarakat dapat menghancurkannya dari atas.

Sayang sekali tidak ada jawaban tunggal atau mudah dalam hal ini. Demokrasi bukanlah sebuah mesin yang berjalan dengan sendirinya sekalipun memiliki prinsip-prinsip yang tepat dengan berbagai prosedur yang dimasukkan di sana. Suatu masyarakat yang demokratis membutuhkan komitmen dari warga lain yang menerima itu agar tak terhindarkan konflik dan kebutuhan untuk toleransi.

Hal ini penting untuk mengakui bahwa banyak konflik dalam masyarakat dalam budaya demokrasi bukan antara “benar” dan “salah” tapi antara menginterpretasi hak-hak demokratis dan prioritas sosial. Sebagai contoh: misalnya, untuk mengalokasikan prosentase dari sebuah pekerjaan untuk kelompok-kelompok minoritas yang secara tradisional telah menderita karena diskriminasi? Apakah negara memiliki hak untuk merobohkan rumah seseorang untuk sebuah pembangunan jalan raya? Hak-hak yang mungkin menang hanya ketika masyarakat berusaha untuk melarang penebangan pohon dalam misi pelestarian alam, tapi ini tentu saja akan berdampak kehilangan pekerjaan dan kehancuran ekonomi bagi komunitas-komunitas kecil yang bergantung pada industri kayu? Lalu bagaimana hak-hak warga negara yang melanggar, atau masyarakat yang dilindungi budaya demokrasi, jika polisi merazia orang-orang secara acak untuk membatasi perdagangan narkoba?

Tentu ini bukan pertanyaan mudah, karena ajaran demokrasi hanya menyediakan pedoman untuk menangani dan menganalisis masalah ini. Memang, jawaban dapat berubah dari waktu ke waktu. Ini adalah untuk alasan budaya demokrasi dan sangat penting untuk dikembangkan. Individu dan kelompok harus bersedia, minimal untuk bertoleransi pada perbedaan masing-masing, menyadari bahwa sisi lain memiliki hak yang sah dan sudut pandang yang sah. Berbagai pihak dalam sebuah sengketa, baik dalam sebuah lingkungan kecil maupun pemerintahan, kemudian bertemu dalam sebuah kompromi dan mencari solusi yang berdasar pada prinsip umum dari hak aturan sebagian besar dan minoritas. Dalam beberapa kasus, pemungutan suara mungkin diperlukan dalam budaya demokrasi, tetapi sering kelompok yang mengakomodasinya melalui perdebatan merekan akan selalu mencoba untuk berkompromi. Proses ini memiliki manfaat tambahan untuk membangun kepercayaan yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah masa depan.

Dalam “Coalition-building,” Diane Ravitch mengamati:

Sebuah esensi dari aksi demokratis mengajarkan kelompok-kelompok yang berkepentingan untuk bernegosiasi dan berkompromi dan bekerja dalam sistem konstitusional dengan orang lain. Dengan bekerja membangun koalisi, kelompok dengan perbedaan belajar bagaimana untuk berdebat, bagaimana untuk mengejar tujuan-tujuan mereka secara demokratis, dan akhirnya bagaimana untuk hidup di dunia dengan keberagaman budaya.

Suatu budaya demokrasi bukan seperangkat ungkapkan, kebenaran tidak dapat berubah tetapi mekanismenya harus melalui benturan ide dan kompromi, individu dan lembaga, meskipun beberapa orang dapat melakukannya namun tidak akan sempurna mencapai kebenaran. Demokrasi pragmatis. Ide-ide dan solusi untuk masalah tidak diuji terhadap ideologi yang kaku tetapi mencoba dalam dunia nyata di mana mereka dapat berpendapat atas dan berubah, diterima atau dibuang. Sebuah ide bukanlah sebuah tekanan atau dikte tapi sebuah masukan yang harus diolah.

Pemerintahan sendiri tidak dapat melindungi terhadap kesalahan, perselisihan etnis, atau menjamin kemakmuran ekonomi. Tidak, bagaimanapun itu memungkinkan untuk debat dan analisis yang dapat mengidentifikasi kesalahan. Dalam budaya demokrasi memperbolehkan antar kelompok untuk berdialog, menawarkan peluang untuk inovasi, menyelesaikan perbedaan dan investasi dalam pertumbuhan ekonomi.